PPh 22 Marketplace 0,5%: Siapa yang Kena dan Cara Hitung bagi Seller Online

Bagi penjual yang menjalankan bisnis melalui marketplace, perubahan mekanisme pemungutan pajak perlu dipahami sejak awal. Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace yang ditunjuk pemerintah dapat berperan sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui sistem perdagangan elektronik.

Secara umum, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace adalah 0,5% dari peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan, dengan ketentuan tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Namun, tidak semua seller otomatis dikenakan pemungutan tersebut. Ada ketentuan mengenai batas omzet, status wajib pajak, jenis transaksi, serta dokumen yang perlu disampaikan kepada marketplace.

PPh 22 marketplace adalah mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui transaksi pada platform perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace.

Dalam mekanisme ini, seller tidak lagi menjadi pihak yang melakukan pemungutan sendiri. Marketplace yang telah ditunjuk pemerintah menjalankan fungsi sebagai pihak pemungut, kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan.

Dengan demikian, seller perlu memahami bukan hanya berapa pajak yang dipungut, tetapi juga bagaimana pemungutan tersebut diperlakukan dalam kewajiban pajaknya.

Contoh Sederhana

Misalnya seorang seller memiliki transaksi dengan nilai yang menjadi dasar pemungutan sebesar:

Artinya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp500.000 sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak.

Salah satu ketentuan penting adalah fasilitas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak, sepanjang memenuhi persyaratan dan menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Yang perlu diperhatikan adalah batas Rp500 juta tersebut bukan sekadar melihat satu akun marketplace.

Dalam menentukan peredaran bruto, seller perlu memperhatikan keseluruhan toko online maupun toko offline yang dimiliki, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Seller yang memiliki beberapa toko marketplace sebaiknya tidak menghitung omzet masing-masing toko secara terpisah ketika mengevaluasi batas omzet yang relevan.

Total peredaran bruto pada contoh tersebut adalah Rp650 juta. Karena itu, seller perlu melihat keseluruhan aktivitas usahanya, bukan hanya omzet dari satu marketplace.

Tidak selalu.

Perlakuan PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace bergantung pada kondisi perpajakan seller.

Salah satu hal yang penting diperhatikan seller adalah dokumentasi transaksi.

Dalam ketentuan PMK 37/2025, dokumen tagihan atau invoice yang diterbitkan marketplace dapat dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan.

Misalnya sebuah badan usaha menjual produk melalui marketplace. Dalam satu periode, nilai transaksi yang menjadi dasar pemungutan adalah:

Jika marketplace melakukan pemungutan sebesar Rp1.250.000, seller perlu mencatat transaksi tersebut secara terpisah dari biaya marketplace lainnya.

Pemberlakuan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace membuat seller perlu lebih disiplin dalam mengelola data transaksi.

Yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa pajak yang dipotong, tetapi juga dari transaksi apa pajak tersebut berasal, bagaimana pencatatannya, dan bagaimana perlakuannya dalam kewajiban pajak seller.

Dengan administrasi yang rapi, seller dapat menghindari kesalahan dalam menentukan omzet, mencatat biaya, merekonsiliasi settlement, dan menghitung kewajiban pajaknya.

Bagi bisnis yang sudah memiliki banyak transaksi marketplace, pengelolaan pajak sebaiknya menjadi bagian dari sistem keuangan perusahaan secara keseluruhan.