UPDATE PERPAJAKAN 2026
DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak hingga 100%, Ini yang Perlu Diketahui
DJP menerbitkan kebijakan terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak. Kenali periode, cakupan fasilitas, dan persyaratan yang perlu diperiksa oleh wajib pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kondisi tertentu. Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengevaluasi kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan.
Meski demikian, fasilitas tersebut tidak berarti semua sanksi pajak otomatis dihapus. Jenis kewajiban, periode pajak, status pembayaran, dan persyaratan yang berlaku tetap perlu diperiksa.
Hal penting: Penghapusan sanksi administratif tidak
sama dengan penghapusan pokok pajak. Wajib pajak tetap perlu memeriksa
jumlah pokok pajak yang terutang serta memenuhi kewajiban sesuai
ketentuan yang berlaku.
Apa Itu Penghapusan Sanksi Administratif Pajak?
Sanksi administratif pajak dapat timbul akibat kondisi tertentu, misalnya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan pembayaran pajak, atau kondisi lain yang diatur dalam peraturan perpajakan.
Melalui kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh fasilitas sesuai ketentuan. Namun, besaran pengurangan dan prosedurnya tidak selalu sama untuk setiap jenis sanksi.
Periode Fasilitas Penghapusan Sanksi
Untuk kategori keterlambatan penyampaian SPT tertentu yang berstatus kurang bayar, pemberitaan mengenai KEP-239/PJ/2026 menyebutkan tahapan fasilitas berikut:
100%
8 Oktober–31 Desember 2026
Penghapusan sanksi
50%
1 Januari–31 Maret 2027
Pengurangan sanksi
25%
1 April–30 Juni 2027
Pengurangan sanksi
Perhatikan cakupan fasilitas
Persentase di atas merujuk pada kategori keterlambatan penyampaian SPT tertentu yang memenuhi ketentuan, bukan jaminan bahwa semua jenis sanksi administratif memperoleh penghapusan dengan persentase yang sama.
| Periode penyampaian SPT | Fasilitas | Catatan |
|---|---|---|
| 8 Okt–31 Des 2026 | 100% | Untuk kategori yang memenuhi persyaratan. |
| 1 Jan–31 Mar 2027 | 50% | Pengurangan sebagian sesuai ketentuan. |
| 1 Apr–30 Jun 2027 | 25% | Pengurangan sebagian sesuai ketentuan. |
Periode dan persentase perlu diverifikasi terhadap naskah lengkap KEP-239/PJ/2026 beserta lampirannya sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Jenis Kewajiban yang Perlu Diperiksa
Berdasarkan pemberitaan mengenai kebijakan tersebut, beberapa kondisi yang perlu diperiksa meliputi:
- Keterlambatan SPT Tahunan PPh: terkait tahun pajak sampai dengan Tahun Pajak 2025, sesuai kategori yang ditetapkan.
- Keterlambatan SPT Masa: terkait masa pajak sampai dengan September 2026, sesuai persyaratan yang berlaku.
- Pembetulan SPT: untuk kondisi tertentu yang dilakukan atas kemauan sendiri.
- Keterlambatan pembayaran atau penyetoran: sesuai jenis sanksi dan cakupan fasilitas.
- Sanksi dalam surat ketetapan atau surat tagihan pajak: perlu ditinjau berdasarkan jenis surat dan ketentuan yang berlaku.
Daftar tersebut merupakan ringkasan awal, bukan penetapan bahwa setiap kondisi pasti memenuhi syarat. Pemeriksaan terhadap peraturan dan dokumen perpajakan tetap diperlukan.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Wajib Pajak?
-
Inventarisasi kewajiban pajak.
Periksa SPT, bukti pembayaran, serta surat ketetapan atau tagihan yang diterima. -
Identifikasi jenis sanksi.
Bedakan sanksi akibat keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran, pembetulan SPT, atau kondisi lainnya. -
Periksa periode dan status pelunasan.
Pastikan kondisi Anda sesuai dengan cakupan fasilitas. -
Siapkan dokumen pendukung.
Periksa persyaratan formal dan prosedur permohonan sebelum mengajukannya kepada DJP. -
Evaluasi sistem administrasi keuangan.
Rapikan rekonsiliasi transaksi, kalender pajak, dan alur dokumentasi untuk mengurangi risiko keterlambatan berulang.
Mengapa Sistem Keuangan Perusahaan Tetap Penting?
Pengelolaan pajak tidak terlepas dari pencatatan transaksi, rekonsiliasi, dokumentasi, dan laporan keuangan yang tertata. Proses administrasi yang tidak terstruktur dapat menyulitkan perusahaan dalam memantau kewajiban dan menyiapkan dokumen pendukung.
Karena itu, momentum kebijakan ini dapat digunakan untuk meninjau kembali proses keuangan dan perpajakan perusahaan. Tujuannya bukan hanya menangani kewajiban yang sudah muncul, tetapi juga memperbaiki proses agar risiko administrasi serupa dapat diminimalkan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah semua sanksi pajak otomatis dihapus 100%?
Tidak. Fasilitas berlaku untuk kategori dan kondisi tertentu yang memenuhi ketentuan. Jenis sanksi lain dapat memiliki persyaratan atau besaran pengurangan yang berbeda.
Apakah pokok pajak juga dihapus?
Pengurangan atau penghapusan sanksi tidak otomatis menghapus pokok pajak yang terutang. Pokok pajak dan status kewajiban perlu diperiksa secara terpisah.
Apakah UMKM dapat memanfaatkan kebijakan ini?
UMKM dapat memeriksa kelayakannya apabila memiliki kewajiban atau sanksi yang termasuk dalam cakupan kebijakan. Status UMKM saja tidak otomatis menjamin fasilitas. Pelajari juga kesalahan pajak yang paling sering dilakukan UMKM agar kewajiban tidak terlewat.
Bagaimana jika perusahaan memiliki STP atau SKP?
Periksa jenis sanksi, periode pajak, status pelunasan, serta dasar penerbitan surat. Selanjutnya, verifikasi ketentuan yang relevan sebelum mengambil tindakan.
Pastikan Administrasi Pajak Bisnis Anda Tertata
Memiliki kendala pelaporan pajak, surat tagihan, atau administrasi keuangan yang belum tertata? Biztax.id membantu bisnis mengevaluasi kebutuhan perpajakan dan sistem keuangan agar proses administrasi lebih terstruktur.
Konsultasikan Bisnis Anda →
Referensi:
Artikel ini ditujukan untuk edukasi dan informasi umum, bukan
pengganti konsultasi pajak. Pastikan cakupan, persyaratan, periode,
dan prosedur fasilitas diverifikasi berdasarkan naskah peraturan
resmi beserta lampirannya sebelum mengajukan permohonan.
